Sejarah Pengembalian Ke Irian Barat

Sejarah Indonesia - Perjuangan untuk merampas kembali lokasi Irian Barat dari cengkraman pemerintah Belanda dikerjakan dengan beberapa jenis jalan. Jalan diplomasi diantaranya di tempuh untuk pembebasan lokasi Irian Barat juga mulai dikerjakan seperti yang dikerjakan pemerintah kabinet Natsir juga kabinet-kabinet setelah itu sellu berusaha membebaskan lokasi Irian Barat. Namun semua usaha diplomasi tetap selesai dengan satu kegagalan. Hal itu dikarenakan pemerintah Belanda tetap bersikeras jika Irian Barat adalah wilayahnya. Belanda bahkan juga dengan terang-terangan mengatakan Irian Baratsebagai salah satunya lokasi kekuasaan kerajaan Belanda pada bulan Agustus 1952.

Pejuangan Pembebasan Irian Barat yang di usahakan oleh pemerintah Indonesia pada akhirnya berbuah simpati dari penduduk dunia. Terpenting pihak Amerika serikat dengan menyarankan diadakanya satu pertemuan yang mengulas mengenai beberapa hal dalam usaha pengembalian lokasi Irian Barat kembali pada kedaulatan Republik Indonesia. Elsworth Bunker di tunjuk menjadi wakil pihak Amerika Serikat menjadi penengah didalam pertemuan itu. Tersebut saran yang dikasihkan oleh Elsworth Bunker dalam pertemuan itu yang lalu populer dengan sebutan gagasan Bunker.

• Lokasi pemerintahan Irian Barat yang dikuasai oleh pihak Belanda mesti dikembalikan pada pemerintah Indonesia. 
• Diadakannya Penetapan Opini Rakyat (Perpera). 
• Pengembalian lokasi Irian Barat mesti dituntaskan dalam tempo dua tahun. 
• Dikerjakan waktu Peralihan, yaitu waktu pengambil alihan kekuasaan atas lokasi Irian Barat. 

Saran yang disampaikan Elsworth bunker itu memperoleh sambutan yang positif oleh pemerintah Belanda dan Indonesia. Walau pemerintah Belanda awal mulanya belumlah memberi tanggapan pada saran yang diutarakan oleh Bunker itu, pada akhirnya sebab tekanan oleh pihak Amerika Serikat pemerintah Belanda juga menyepakati hal itu . Sebab Amerika serikat beralasan tidak menginginkan bila Belanda hancur sebab ada pendapat Indonesia akan dibantu oleh pihak Uni Soviet.

Kesepakatan di kota New York 

Dilatari oleh perjuangan pemerintah Indonesia untuk kembalikan lokasi Irian barat ke pangkuan ibu pertiwi dari kekuasaan Belanda. Waktu Pertemuan Meja Bundar (KMB) yang berjalan di kota Den Haag, Belanda, di dalam keputusannya diantaranya tentang persoalan Irian Barat yng akan di selesaikan kurun waktu setahun, akan tetapi berselang waktu berjalan sampai tahun 1961 Belanda tidak kunjung merealisasikannya. Serta cnderung ingin memungkiri persetujuan dalam konferansi itu.

Pada akhirnya 15 Agustus 1962 persetujuan di selenggarakan di kota New york serta diselenggarakan di markas besar PBB. Dari pemerintah Belanda mengutus Dr. Van Roijen menjadi wakilnya serta Adam Malik mewakili pemerintah Indonesisa dan Elsworth Bunker menjadi mediator. Kesepkatan yang dikerjakan oleh kedua pihak juga berjalan dengan lancar, hal itu diikuti dengan ditandatanganinya kesepakatan di antara pemerintah Indonesia serta pemerintah Belanda. Kesepakatan itu lalu seringkali dimaksud dengan kesepakatan New York.

Tersebut pokok-pokok persetujuan dalam kesepakatan New York, salah satunya. 

1. Sesudah kesepakatan di tandatangani oleh kedua pihak, sangat lamban 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda mesti menyerahkan lokasi Irian Barat pada PBB lewat United Nations Temporary Execative Auyhority atauUNTEA. 
2. Lokasi Irian Barat semenjak 1 Oktober 1962 sampai dikembalikan pada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 ada di bawah tanggung jawab PBB dalam hal seperti ini UNTEA menjadi pelaksananya. 
3. Pasukan militer punya pemerintah Belanda tinggalkan lokasi Irian Barat dikit demi sedikit serta tidak di izinkan lakukan pekerjaan yang bermuatan militer lagi di bawah pengawasan otoritas PBB dalam hal seperti ini UNTEA. 
4. Semenjak 31 Desember 1962 disamping bendera PBB akan dikibarkan juga bendera merah putih punya pemerintah Indonesia. 
5. Dengan sah lokasi Irian Barat akan diserahkan oleh PBB pada 1 Mei 1963 pada pemerintah Indonesia 
6. Sebelum akhir tahun 1969 ,diadakannya Ascertainment of the wishes of the people atau Penetapan Opini Rakyat lalu lebih diketahui dengan PEPERA di Irian Barat. 
7. Pasukan militer Indonesia yang ada di lokasi Irian Barat masih ada di Irian Barat namun begabung dengan pasukan punya PBB. 

UNTEA adalah pemerintahan sesaat yang dibuat oleh dewan PBB pada saat peralihan sebelum Irian Barat sah diserahkan pada pemerintah Indonesia. Serta sejak saat itu bendera PBB juga dikibarkan menukar bendera Belanda. PBB mengirim CEO Jalal Abdoh dari Iran menjadi kepala UNTEA, serta menunjuk E.J. Bonay seseorang putra asli Irian Barat untuk menjabat menjadi gubernur. Serta untuk memberikan agunan keamanan di lokasi Irian Barat, PBB membuat United Nations Security Forces (UNSF). Serta NSF itu lalu dikepalai oleh seseorang berkebangsaan Pakistan bernama Brigadir Jenderal Said Uddin Khan.