Kamis, 20 September 2018

10 Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru

Sejarah Indonesia - Orde baru sama dengan nama Soeharto, salah satunya presiden di Indonesia dengan waktu pemerintahan yang lumayan lama yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pada rentang waktu yang demikian panjang negara Indonesia tumbuh serta berkembang begitu cepat di beberapa bidang kehidupan, dari mulai bidang ekonomi, bidang pendidikan ataupun bidang pembangunan. Pada saat pemerintahan orde baru Indonesia memng alami waktu kejayaannya, akan tetapi demikian tentu ada babak kemunduran dari satu rezim.
10 Faktor Penyebab Runtuhnya Orde Baru
Terdapat beberapa perihal yang membuat rezim pemerintahan orde baru alami kejatuhan, ini sebab jumlahnya permasalahan yang kompleks berlangsung di penduduk. Serta pada puncaknya terjadi beberapa jenis usaha untuk melengserkan pemerintahan yang di pimpin oleh presiden dengan julukan The Smiling General itu. 21 mei 1998 adalah momen terpenting buat rakyat Indonesia, karena pada tanggal itu Soeharto sah mengundurkan diri dari jabatannya serta menuruti keinginan rakyat untuk mundur.

Aspek Penyebab 


Di akhir waktu orde baru berlangsung banyak kekerasan, masalah pelanggaran HAM dimana saja, krisis moneter menempa, Kegagalan panen karena kemarau dahsyat yang tidak pernah berlangsung saat lebih dari 50 tahun paling akhir. Krisis keuangan yang menempa lokasi Asia juga meningkatkan jejeran permasalahan yang mensupport runtuhnya pemerintahan rezim orde baru. Faktor-faktor pemicu runtuhnya orde baru itu salah satunya:

1. Krisis Moneter 

Krisis keuangan adalah aspek penting sebagai karena rezim orde baru alami keruntuhan, Krisis ini pertama-tama menempa lokasi Asia Timur seputar juli 1997. Yang mengakibatkan terjadinya kepanikan global. Dalam histori ASEAN, Thailand adalah negara pertama yang alami krisis keuangan sampai hampir dikatakan sebagai negara bangkrut. Karena yang muncul dari krisis itu mengakibatkan pelemahan di beberapa bidang keuangan termasuk juga di Indonesia.

Awal mulanya tidak ada tanda-tanda krisis itu akan sampai ke Indonesia, ini sebab inflasi yang cukuplah rendah, devisa negara yang di rasa masih tetap lumayan besar serta sebab nilai surplus ada dikisaran USD 900 juta. Perubahan dunia usaha juga masih tetap konstan sebab jumlahnya investor yang memberikan modalnya di Indonesia. Krisis yang menghantam Thailan serta membuat mata uangnya turun tajam, tidak pelak ini juga turut mengguncang perekonomian di Indonesia.

Seputar juli 1997 nilai ganti rupiah yang turun dari angka Rp 2.575 per USD jadi Rp 2.603 per USD. Malah turun tajam di angka Rp 5.000 per USD di akhir desember, serta malah begitu terjatuh tajam di angka Rp 16000 per USD pada maret 1998. Ini membuat semua penduduk di indonesia serta semua penanam modal terasa cemas yang pada akhirnya membuat mereka menarik semu saham yang sudah ditanam di Indonesia. Kondisi ekonomi yang kalut mengakibatkan permasalahan dimana saja kestabilan nasional benar-benar terguncang serta kalut.

2. Utang Luar negeri 

Di tengah perekonomian yang dirundung krisis, utang di luar negeri yang dipunyai Indonesia makin jadi parah keadaan keuangan Indonesia. Meskipun sesesungguhnya utang itu bukan utang pemerintah saja akan tetapi juga utang yang dipunyai pihak swasta. Utang Indonesia sampai 6 februari 1998 sampai USD 63,462 milliar, sedang utang yang dipunyai pihak swasta sampai USD 73,962 milliar. Dengan melemahnya mata uang rupiah pada dollar Amerika karena krisis yang menempa Asia Pasifik, utang luar negeri yang dipunyai pemerintah Indonesia yang umumnya memakai mata uang itu makin jadi memperburuk kondisi ekonomi Indonesia serta terjerat alam putaran utang yang seakan tidak ada habisnya.

3. Penyimpangan UUD 

Menurut UUD 1945, terpenting dalam masalah 33 jika skema perekonomian digerakkan dengan azas demokrasi ekonomi. Akan tetapi dalam sebenarnya yang berlangsung malah dikusai oleh beberapa orang saja yaitu beberapa konglomerat serta berlangsung monopoli ekonomi, atau mungkin dengan kata lainnya skema ekonomi yang digerakkan adalah skema kapitalis.

4. Alur Pemerintahan Terpusat 

Skema pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yaitu di Jakarta menjadi pusat pemerintahan membuat semua pemerintah pusat memegang fungsi terpenting dalam mengatur penduduk keseluruhannya. Akan tetapi di lain sisi membuat pembangunan tidak rata yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan. Efeknya seperti yang berlangsung di Irian jaya, masyarakat lokal terasa dianak tirikan karena sumber daya alamnya diambil dengan besar-besaran serta di bawa serta semua ke pemerintah pusat tiada tinggalkan faedah apa pun.

6. Kepercayaan

Menyusutnya perasaan simpati penduduk karena praktek-praktek KKN yang seakan dihalalkan oleh pemerintah tanpa perasaan sungkan atau malu. Krisis ini juga membuat beberapa investor menarik semua modal yang ditanamkan di Indonesia dengan besar-besaran yang makin membuat Indonesia terjerat dalam krisis berkelanjutan. Aksi-aksi unjuk perasaan yang dikerjakan kelompok mahasiswa yang menjadi tragedi kekerasan menghilangkan perasaan yakin pada pemerintah yang pada akhirnya menyebabkan gelombang demonstrasi yang mengagumkan menuntut lengsernya Soeharto.

7. Tragedi Trisakti

Tindakan demo yang dikerjakan oleh mahasiswa trisakti bersama dosen serta staf universitas yang dibarengi oleh lebih dari 10.000 mahasiswa serta diselenggarakan pada 12 mei 1988 yang pada dasarnya minta pemerintah lakukan reformasi disegala bagian baik pemerintahan, ekonomi ataupun politik yang inginkan diadakannya sidang spesial MPR. Akan tetapi tindakan damai ini dinodai karenanya ada penembakan oleh aparat pada empat mahasiswa Trisakti yaitu Hendriawan Sie, Heri Hartanto, Elang Mulya Lesmana, serta Hafidin Royan. Yang menyebabkan tindakan kekerasan meluas di beberapa pelosok wilyah waktu itu. Serta makin membuat Indonesia jatuh terjatuh dalam krisis yang seakan tiada akhir, sebagai catatan terburuk dalam histori kemerdekaan Indonesia.

8. Kerusuhan di Kota Besar lainnya

Permasalahan keamanan muncul menjadi sisi dari beberapa permasalahan sudah terlebih dulu muncul awal mulanya. Pemerintah pada saat orde baru seringkali lakukan intervensi pada seorang ataupun grup yang menentang ataupun lakukan masukan. Kebebasan wartawan dibungkam, kehadiran oposiss juga dilarang serta tiap-tiap ada masyarakat negara yang bependapat menantang kebijakan pemerintah juga konsekuensinya ialah hukuman penjara. Ini membuat rakyat berang serta terjadi demonstrasi besar-besaran.

Tidak cuma di Jakarta, di beberapa kota besar yang lain seperti di Semarang, Medan, Solo, Surabaya juga berlangsung tindakan demo sama yang menuntut reformasi. Serta di Yogyakarta, pada 19 Mei 1998 bertepatan dengan tindakan demo di Jakarta di Yogyakarta juga tidak kurang dari satu juta manusia bergabung di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, untuk dengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X serta Sri Paku Alam VII.

9. Sosial

Kondisi sosial penduduk yang majemuk mendatangkan permasalahan yang kompleks. Pembangunan yang tidak rata pada sejumlah besar penduduk juga jadi penyebab terjadinya diskriminasi. Permasalahan sosial ini bersumber dari kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, terpenting karenanya ada program transmigrasi. Meningkatnya transmigrasi masyarakat pulau jawa ke lokasi pulau kalimantan, sulawesi serta irian jaya yang difasilitasi oleh pemerintah nyatanya mempunyai efek negatif.

Masyarakat lokal terasa termajinalkan serta jadi satu kecemburuan sosial yang selanjutnya mencetuskan perseteruan terbuka di antara beberapa transmigran asal pulau jawa dengan masyarakat lokal. Serta program transmigrasi itu menimbulkan sentimen yang memandang program itu menjadi program jawanisasi oleh pemerintah pusat.

10. Diskriminasi

Sikap diskriminatif pemerintah pada penduduk keturunan Tiong hoa, semenjak 1967 masyarakat Tiong hoa dilarang keluarkan opini serta dipandang seperti orang asing dan tidak disadari menjadi masyarakat negara Indonesia serta bahkan juga posisi mereka ada di bawah masyarakat asli atau pribumi. Ini dengan tersirat sudah menghapuskan hak-hak fundamental yang dipunyai masyarakat Tiong hoa. Serta tentunya mencederai histori HAM dan tentu saja begitu mengakibatkan kerusakan arti serta histori bhinneka tunggal ika tersebut.

Dengan makin kacaunya keadaan di Indonesia saat itu, serta makin menguatnya tekanan dari beberapa pihak pada Soeharto untuk mundur. Serta pada 20 mei 1988 pada akhirnya diselenggarakan sidang spesial MPR, serta 21 mei 1988 Soeharto juga sah mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka Jakarta serta menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya yakni BJ. Habibie.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kembalinya Belanda Bersama Dengan Sekutu Tahun 1945 - 1949

Kembalinya Belanda Bersama Dengan Sekutu Tahun 1945 - 1949 Latar belakang terjadinya kemerdekaan  Sejarah Indonesia - Sama dengan ...